Mahkamah Konstitusi Menguji Produk Hukum Demokrasi Terpimpin

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi duduk bagaikan ”patung”. Sedikit bergerak dan berbicara. Namun, pandangan mata mereka menyorot tajam saksi yang berbicara.

Hakim itu mendengar dan menyimak keterangan saksi ahli, saksi biasa, atau pihak terkait dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/3).

Pandangan saksi ahli, saksi biasa, atau pihak terkait mengenai UU No 1/1965 patut didengar. Pendapat pro dan kontra terhadap undang-undang yang dibuat pada suasana masa demokrasi terpimpin itu cukup banyak dan argumentatif.

Bagi pemohon uji materi, beberapa lembaga swadaya masyarakat, termasuk akademisi, seperti Dawam Rahardjo, ketentuan UU No 1/1965 melanggar konstitusi yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan apa pun. Undang-undang yang dilahirkan pada suasana masa demokrasi terpimpin dan pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu dinilai tidak relevan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini.

Akan tetapi, penting juga melihat sedikit latar belakang UU No 1/1965 dibuat. Dalam penjelasan umum undang-undang itu disebutkan, pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Diuraikan dalam penjelasan umum itu, di antara ajaran/perbuatan kepada pemeluk aliran itu, banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama.

Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara itu, dalam rangka kewaspadaan nasional dalam demokrasi terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. PNPS itu ditetapkan sebagai undang-undang tahun 1969.

Pendapat yang tak setuju dengan pemberlakuan UU No 1/1965 umumnya menyatakan, undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi yang memberikan kebebasan kepada individu dan masyarakat untuk menganut suatu aliran kepercayaan atau agama.

Menurut saksi, ahli hukum pidana Andi Hamzah, UU No 1/1965, khususnya Pasal 1, multiinterpretatif. Ia mencontohkan, kelompok Sunni atau Syiah tentu dapat melakukan suatu penafsiran terhadap sesuatu agama. Penafsiran dari kedua kelompok terhadap sesuatu agama pun dapat menjadi multiinterpretatif.

Pasal 1 UU No 1/1965 menyatakan, ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran, dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Di sisi lain, ada saksi ahli, saksi biasa, atau pihak terkait yang setuju dengan pemberlakuan UU No 1/1965. Undang-undang itu dinilai justru dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dalam penjelasan umum UU No 1/1965 disebutkan, ketentuan itu dibuat untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan dari ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh ulama dan agama yang bersangkutan.

Selain itu, UU No 1/1965 juga dimaksudkan untuk melindungi ketenteraman beragama itu dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran yang tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendapat pro dan kontra tentu merupakan hal yang biasa dalam persidangan, apalagi dalam sidang MK yang menguji produk undang-undang yang dibuat 45 tahun lalu. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, pada akhirnya hakim MK yang akan memutuskannya....

Bagaimana Jika Hukum Itu Dibuat Semudah di Bangku Kuliah?

Saya adalah salah satu orang yang hingga saat ini belum bisa keluar dari kungkungan aktivitas perkuliahan. Disibukkan dengan buku-buku, teori-teori, tugas-tugas dan tetek begek tentang dunia pendidikan. Tapi sesebel-sebelnya, se-gak enak-enaknya dan sejengkel-jengkelnya dengan dunia perkuliahan, saya lebih nyaman dan tenang berada di dalamnya.

Bangku perkuliahan itu membuat pikiran saya lebih jernih untuk menyaksikan realita yang terjadi di dunia nyata. Hiruk pikuk permasalahan dunia politik dan hukum akan lebih nikmat jika saya menyaksikannya dari sudut pandang seorang mahasiswa.

Contoh kasus, ketika tawaran Juctice Collaborator untuk tersangka kasus korupsi menjadi sebuah kontroversi, saya lebih memilih untuk kembali membuka teori-tori yang diajarkan di bangku perkuliahan. Saya masih ingat ketika dosen saya pernah berkata bahwa dalam hukum pidana itu terdapat asas legalitas. Menurut asas ini, semua tindakan hukum - yang dilakukan oleh siapapun juga, tanpa terkecuali - harus berdasarkan pada ada atau tidaknya perangkat hukum yang mengaturnya. Maka, ketika saya ingin mencari jawaban atas desas-desus ini, saya putuskan untuk bertanya pada hukum yang diajarkan di bangku kuliah, apakah ada peraturan di Indonesia yang mengatur tentang Justice Collaborator? Setelah saya tidak temui aturan tentang Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, saya anggap wacana seperti ini hanyalah bentuk dari usaha mempersulit hukum itu sendiri.

Kasus lain, ketika ada isu negosiasi dari salah satu buron - yang juga istri seorang koruptor - terkait pemulangannya ke Indonesia. Dimana dalam negosiasi tersebut si buron meminta keringanan hukuman sebagai imbalan dirinya mau menyerahkan diri ke KPK. Untuk menjawab isu tawaran ini pun saya mencoba kembali pada teori hukum di bangku kuliah. Apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang negosiasi hukuman? Apakah ada teori yang menyatakan hukum itu seperti barang dagangan - yang bisa dijadikan ajang tawar menawar? Setelah saya temui jawabannya bahwa hal ini tidak ada, maka saya sependapat dengan pernyataan salah satu pimpinan KPK yang menolak tawaran tersebut.

Saya pun berpikir bahwa keruwetan-keruwetan yang dialami dalam penegakkan hukum di negeri ini tak lain adalah akibat ulah kita sendiri yang telah bersikap apatis dengan ilmu-ilmu hukum yang kita pelajari di bangku perkuliahan. Memang, menegakkan hukum itu susah dan butuh pengorbanan yang begitu besar, tapi tak ada salahnya jika kita anggap semua itu adalah bagian dari proses yang harus kita lalui untuk menuju pada terwujudnya supremasi hukum. Bahwa tegaknya hukum dan terwujudnya negara berkeadilan itu penting, tapi semua itu akan terasa lebih nikmat jika kita bisa melewatinya melalui proses yang begitu indah dan penuh lika-liku.

FPI Tak Mengenal Bedah Buku, Ngertinya Bakar Buku!

Waktu Justin Bieber atau siapalah namanya bilang, negara Indonesia itu Antah Barantah. Bahkan mungkin mau bilang sekalian saja, Negara Antah Barantah Tak Beradab, bangsa Indonesia dengan juru bicara Syahrini tersinggung  beraaat.
Tapi untuk apa repot-repot tersinggung? Bukankah bangsa ini memang belum beradab. Lihat saja. Ada Acara Bedah Buku saja, RIBUT! Ada ormas yang merasa kemuci suci, berasa sudah seperti Tuhan, jadi berhak meneror acara tersebut. Hanya modal memakai atribut muslim. Padahal belum tentu mewakili umat Islam yang mayoritas di bumi Nusantara ini.
Apa? Karena ada AJI? Islam Liberal? Jadi bukan karena bedah bukunya? Hanya sebuah buku, bukuuuu, ributnya setengah mampus? Belum pernah di negara ini ada keributan atau kerusuhan karena BUKU. Karena apa? Simple saja, sebagian besar orang Indonesia lebih asyik nonton sinetron, drama korea, dan gosip di televisi ketimbang baca buku!
Kerusuhan di Indonesia itu terjadi kalau ada yang mengipasi. Merekayasa. Misal; ada walikota suatu daerah, mau nyalon di Ibukota, bikin rusuh saja kota asalnya. Pesan yang disampaikan ke walikota itu; kemaruk lu,  nyalon-nyalon jadi Gubernur! Urus tuh kota ENTE!
Parahnya aparat tidak tahu harus berpihak ke siapa. Tak tahu itu siapa Irshad Manji. Mana pernah baca juga; ’God, Liberty and Love, Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan’. Aparat juga tidak mengenal Goenawan Mohammad itu siapa. Tahunya itu adalah kakek-kakek kurus, berewokan ubanan, dan untuk itu didorong-dorong saja untuk pergi.
Ormas itu larang-larang acara Bedah Buku, pantas. Karena buat Ormas Islam itu tak mengenal apa itu BEDAH BUKU. Yang ada Razia Buku, Bakar Buku! Kalau perlu bakar sekalian toko buku yang menjual buku yang menurut mereka harus dilarang.

UUD

Sedangkan di pasal 12, pasal ‘khusus’ pegawai negeri dan penyelenggara negara, disebutkan hukuman yang lebih berat:

Jika merujuk ke pasal 5 ayat 2, pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima suap dapat dituntut dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan bila menurut pasal 12, hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.

Ambiguitas seperti ini biasanya menguntungkan pihak yang tidak membuat peraturan (those who don’t draft the law). Karena pengadilan adalah ‘perang argumen’ dan bukti antara penuntut dan yang dituntut, dasar hukum yang kurang jelas bisa menjadi kelemahan pihak penuntut dan hakim bisa memberikan keputusan yang menguntungkan pihak tertuntut. Selain dasar hukum, bukti yang diajukan di pengadilan juga harus memenuhi kualifikasi sebagai bukti yang sah sesuai pasal 26 A sbb:

Yah, yang namanya pelaku korupsi, untuk menutupi aksi tersebut, suap tentunya diberikan dengan diam-diam, bisa secara tunai atau melalui transfer bank atas nama lain dan di lain negara. Pada akhirnya ketika tidak ada bukti fisik yang bisa diajukan di pengadilan, hakim akan memutuskan sesuai dasar hukum yang pasti (tidak ada bukti = tidak ada kejahatan).

Hukum itu tidak tidak bercela (flawless), ada banyak celah yang mungkin bisa digunakan para koruptor untuk lolos. Di rentang waktu hukuman minimum dan maksimum pun terdapat interpretasi yang berbeda-beda mengenai ‘seberapa berat’ korupsi yang dilakukan seseorang. Apakah berdasar jumlah uangnya, berapa lama dia korupsi, berapa orang yang terlibat, dan sebagainya.

Kadang kita terlalu cepat mengatakan ‘hukumannya terlalu ringan’ tanpa dulu melihat bahwa bisa saja semuanya sudah ‘within the letter of the law’. Dan melakukan penghakiman sendiri juga tidak akan lolos dari hukum, sebaik apapun motifnya.

Copy an dari blog http://khoirotunnisa-kehidupan.blogspot.com

syukron kado nyaa....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM....

pink..................

lucu kan???????

kenalin......

namanya bongak.....

hehehehehe........pasti kedengern di telinga  sangad tidak mengenak kan bukan??

ya , tapi itulah namanya........

bongak....

tau gak dari mana sa dapet tu boneka ???????????

ini ya sa kasih tau,,,, 

bonekanya di kasih sama seseorang....kata nya hadiah ulang tahunn.......

padahal waktu itu bukan hari ulang tahun.....

terharu....... sekaligus kesal juga pas terima bingkisanya......

tau kenapa terharu????

karena baru pertama x nya dapet kado....

hahahahhaha.........

gak,,, gak  karena itu juga..tapi ada sesuatu yang  membuat sa terharu.........

hmmmmmm .....

syukron buat sahabat sa yang udah ngasih kado nya.......

Akan tetap Cinta

Aq tau aq ga bsa mliki dia, , ,

Aq tau aq ga pantas untuk dia, , ,

Aq tau aq hanya akan membuat dia terluka, , ,

Aq tau aq ga bakal bsa bhagia in dia , , ,

tapi Aq akan tetap cinta dia, , ,

akan berusaha buat jagain dia, , ,

meski suatu saat aq ga bsa mendapat kan dia, , ,

yg terpentig aq bsa melihat dia bahagia , , ,

meski bahagia na bukan dgn cinta yg aq punya. . .

"" aq AKAN TETAP CINTA dia ""

Masih Cynk

 

ya Allah,

jika memag dia yg terbaik untuk q, berilah q jalan untuk dapat tetap mencintai na tanpa ada rasa bersalah dan aq sangaaaaaat mohon untuk jagalah hati na untukku ;'(

tapi

jika memag dia bukan yang terbaik, toloooooooooooooooooog jangan biarkan dia menguasai pikiran ini, buat dia semakin jauh dariku, pilihkan pria yg paling baik untuk na, bahagiakan hidup na, dan gantikan posisi dia dengan wanita yang lebih baik darinyaaaaa ;'(

sungguh tak mudah, ya Allah

hati ini ingin bersamanya meskipun hati ini tak mampu, aku hanya ingin dia bahagia dan bahagianya dia karena aku karena cintaku yang tulus !

AMIN . . .