UUD

Sedangkan di pasal 12, pasal ‘khusus’ pegawai negeri dan penyelenggara negara, disebutkan hukuman yang lebih berat:

Jika merujuk ke pasal 5 ayat 2, pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima suap dapat dituntut dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan bila menurut pasal 12, hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.

Ambiguitas seperti ini biasanya menguntungkan pihak yang tidak membuat peraturan (those who don’t draft the law). Karena pengadilan adalah ‘perang argumen’ dan bukti antara penuntut dan yang dituntut, dasar hukum yang kurang jelas bisa menjadi kelemahan pihak penuntut dan hakim bisa memberikan keputusan yang menguntungkan pihak tertuntut. Selain dasar hukum, bukti yang diajukan di pengadilan juga harus memenuhi kualifikasi sebagai bukti yang sah sesuai pasal 26 A sbb:

Yah, yang namanya pelaku korupsi, untuk menutupi aksi tersebut, suap tentunya diberikan dengan diam-diam, bisa secara tunai atau melalui transfer bank atas nama lain dan di lain negara. Pada akhirnya ketika tidak ada bukti fisik yang bisa diajukan di pengadilan, hakim akan memutuskan sesuai dasar hukum yang pasti (tidak ada bukti = tidak ada kejahatan).

Hukum itu tidak tidak bercela (flawless), ada banyak celah yang mungkin bisa digunakan para koruptor untuk lolos. Di rentang waktu hukuman minimum dan maksimum pun terdapat interpretasi yang berbeda-beda mengenai ‘seberapa berat’ korupsi yang dilakukan seseorang. Apakah berdasar jumlah uangnya, berapa lama dia korupsi, berapa orang yang terlibat, dan sebagainya.

Kadang kita terlalu cepat mengatakan ‘hukumannya terlalu ringan’ tanpa dulu melihat bahwa bisa saja semuanya sudah ‘within the letter of the law’. Dan melakukan penghakiman sendiri juga tidak akan lolos dari hukum, sebaik apapun motifnya.